Nama : Bram Kutut
Npm : 20208256
PENDAHULUAN
Kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong lambat akibat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Beberapa permasalah tersebut antara lain seperti di bawah ini :1). Target Inflasi Tahun 2007 Terancam Tak Tercapai. Tingkat inflasi yang ditargetkan hanya 6 persen oleh pemerintah sepertinya makin sulit tercapai. Dua pekan pertama Oktober atau menjelang lebaran yang lalu menjadi penentu capaian target inflasi. Ini karena inflasi pada September sudah cukup tinggi yakni 0,80 persen, dan inflasi mulai Januari hingga September sudah 4,41 persen. Inflasi year on year bahkan berada di posisi 6,95 persen. 2). Peluang turunnya tingkat suku bunga sangat kecil. Pada tahun 2007 ruang bagi penurunan suku bunga diperkirakan hampir tidak ada. Jika ada, penurunan suku bunga jauh lebih ketat dan lebih kecil. Di samping itu, kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun depan juga akan melihat apakah kondisi makroekonomi yang membaik sepanjang 2006 akan terulang pada tahun 2007 ini. 3). Iklim investasi masih buruk. Meningkatnya sektor usaha infrastruktur dan lainnya ternyata tidak diikuti dengan peningkatan investasi. 4). Tingkat pengangguran tergolong masih tinggi. Masalah pengangguran di negeri ini memang merupakan masalah klasik yang tiap periode selalu menjadi perbincangan hangat. Meski sebenarnya telah terjadi penurunan, namun tetap saja tak banyak membantu bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dikutip berbagai media massa bahwa pemerintah bertekad mengurangi angka pengangguran.
Tahun 2007, Depnakertrans siap mengentaskan sekitar 1,5 juta orang pengangguran yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebenarnya bukan hanya tahun 2007 saja, setiap tahun pun selalu terdengar kalimat itu, namun tingkat pengangguran masih belum mengalami penurunan yang berarti. Kebijakan-kebijakan pemerintah belum dapat menarik naik perekonomian.Sama halnya dari tahun ke tahun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di negara ini. Bahkan arah kebijakan-kebijakan tersebut terkesan terlalu terburu-buru karena kerap kali setelah semua berjalan dilakukan perombakan kembali tentang kebijakan-kebijakan tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
Banyak pihak yang mengatakan target inflasi 6 persen pasti tak tercapai. Karena menurut mereka yang paling realistis adalah 6,5 persen. Berdasarkan berbagai analisa, inflasi disebabkan murni faktor dalam negeri. Sebab meskipun rupiah sempat terdepresiasi, posisinya kini relatif stabil. Sehingga dampaknya, insentif intermediasi perbankan makin sulit diberikan karena suku bunga tidak bisa diturunkan. Melihat keadaan saat ini, mungkin inflasi akhir tahun akan berada di kisaran 6,5-6,8 persen. Karenanya suku bunga BI belum akan turun. Sepertinya inflasi September lalu tidak disebabkan kenaikan empat kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, minyak tanah, gula. Tetapi hal tersebut disebabkan harga keempat komoditas tersebut sudah lebih dahulu naik, sehingga kenaikannya pada September sudah melambat. Menurut data yang saya peroleh, minyak goreng hanya menyumbang inflasi 0,2 persen dan beras 0,1 persen. Secara umum, kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok bahan makanan 1,81 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,45 persen; dan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,18 persen. Kemudian kelompok sandang 1,22 persen; kesehatan 0,44 persen, rekreasi dan olahraga 1,70 persen; dan kelompok transpor. Tetapi setelah melihat perkembangan sampai saat ini, kita masih dapat optimis bahwa target inflasi masih tetap dapat dicapai. Adanya optimisme ini karena didukung dengan kebijakan yang hati-hati. Coba kita perhatikan meskipun terdapat guncangan akibat kenaikan harga minyak dunia, tetapi kita bisa meyakini guncangan tersebut tidak akan membuat krisis seperti tahun 1997.
Sebelumnya Menko Perekonomian Boediono mengatakan, target inflasi 2007 sebesar 6,0 persen masih bisa dicapai meskipun pemerintah hanya memiliki ruang inflasi 0,76 persen dalam dua bulan ke depan yang artinya sampai saat ini. Saya kira bahan pokok stabil, saya kira bisa atau masih bisa mendekati. Yang penting kita fokuskan pada harga kebutuhan pokok.. Tetapi kita perlu mewaspadai tekanan inflasi terbesar yang diperkirakan akan datang pada bulan Desember, di mana ada hari Natal dan tahun baru.
Sementara itu kita beralih ke tingkat suku bunga, dimana saat ini Bank Indonesia (BI) tidak mungkin menurunkan suku bunga hingga 300 basis poin (bps) seperti yang dilakukan sepanjang tahun 2006. Walaupun ruang untuk penurunan kemungkinan masih ada, pada tahun ini penurunan suku bunga oleh BI akan tetap dilakukan tetapi tak akan terlalu besar.Sangat mustahil suku bunga diturunkan 300 basis poin lagi pada tahun 2007 ini. BI tak mungkin menurunkan suku bunga hingga 6,75 persen pada tahun 2007, jika inflasi ditargetkan enam persen. Jika itu tetap dilakukan, itu menunjukkan bahwa BI kurang bijaksana dan kurang berhati-hati. Dalam menghadapi situasi ini, BI tak boleh hanya menganalisis satu hal saja sebagai dasar untuk menurunkan suku bunga. Ada banyak faktor yang harus dikaji, tak hanya melihat pertumbuhan ekonomi saja sebagai dasar untuk menurunkan suku bunga tetapi juga berbagai hal lainnya. Moneter policy, tak bisa one to one, seperti jika inflasi naik, suku bunga harus diturunkan, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya pada tahun ini daya beli masyarakat dapat dikatakan berangsur mulai membaik, pemerintah juga melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga dengan asumsi dapat menstimulus kalangan usaha untuk kembali menggairahkan sektor-sektor strategis, kebijakan ini direspon positif oleh kalangan usaha yang terkait langsung dengan suku bunga.
Selain itu dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, mulai menunjukkan kemajuan. Namun dari segi investasi masih jauh dari optimal, hal ini disebabkan oleh peraturan investasi masih belum ada kejelasan.Sampai saat ini dapat kita lihat, pemerintah belum bisa melakukan restrukturisasi dalam bidang investasi, terutama menyangkut birokrasi yang panjang dan kepastian hukum. Sehingga Perbankan sebagai sumber dana bagi para investor menganggap resikonya terlalu tinggi jika mengeluarkan dana untuk kredit investasi, Perbankan lebih tertarik dengan kredit konsumsi. Ditambah lagi dengan berbagai aturan yang dibuat oleh DPR membuat para investor asing memutuskan untuk beralih menyimpan dananya di negara lain yang lebih mudah dan aman dalam ber-investasi.
Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2007 terkesan ambisius, karena pembangunan ini tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga masih belum berjalan, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah.
Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah. Melihat kondisi ini, proyeksi ekonomi tahun 2007 masih dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin. Untuk permasalahan sosial menyangkut ketenagakerjaan dan kemiskinan akan terus muncul di tahun 2007 dan 2008. Bisa jadi persentasenya meningkat, di tahun 2006 persentase angka kemiskinan masih berkisar antara 17 persen – 18,5 persen. Kemiskinan ini disebabkan oleh kesempatan kerja yang kurang atau klasik kita kenal dengan sebutan pengangguran, monopoli sektor strategis terutama masalah pangan. Masalah ini akan menjadi masalah serius pemerintah ditahun ini dan tahun 2008, upaya pemerintah di tahun 2006 dengan membuat program bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin tidak bisa lagi diterapkan di tahun 2007 ini, karena program ini tidak efektif dan tidak berdampak jangka panjang. Sektor usaha berusaha menyerap tenaga kerja dengan model tenaga kontrak. Sistem ini dianggap merugikan para pekerja, oleh sebab itu konflik antar pekerja tetap menghiasi dinamika ketenagakerjaan Indonesia ditahun ini. Revisi UU Ketenagakerjaan masih tarik ulur, disatu sisi pemerintah berusaha menyelesaikan hambatan investasi dan disisi lain pemerintah harus mengakomodir para pekerja.
Menurut saya pemerintah dan DPR sebetulnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan mengalokasikan anggaran untuk membuat kebijakan mengoptimalkan modal kerja bagi masyarakat miskin yang berdampak jangka panjang, peran pemerintah daerah dan UKM sangat dimungkinkan untuk memfasilitasi program ini. Pengangguran dan kemiskinan tetap akan tinggi apabila angka inflasi terus meningkat, kebijakan moneter yang terlalu dominan di tahun 2007 harus dikendalikan secar rasional. Karena kebijakan ini tidak mendorong sektor riil bergerak maksimal. Di awal tahun 2007, pertumbuhan ekonomi belum meningkat signifikan. Alasannya permintaan agregat hanya didorong oleh konsumsi yang dipicu oleh rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Upah Minimum Regional pada awal 2007, sedangkan investasi swasta belum bisa diharapkan. Pertumbuhan ekonomi 2007 berpotensi akan meningkat lebih tinggi mencapai 6,3 persen jika langkah yang dibutuhkan dapat direalisasikan lebih cepat. Semua itu membutuhkan kerjasama yang erat antara BI dan pemerintah untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan sebesar enam persen pada tahun 2007 ini. Sebab, sejumlah langkah yang dibutuhkan berada di bawah kendali pemerintah. Tapi sebaliknya, jika langkah yang dibutuhkan gagal diimplementasikan secara tuntas maka pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan hanya 5,7 persen.
Dengan demikian untuk mencegah kegagalan tersebut dan mencari solusi stabilitas ekonomi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang strategis, tidak hanya sebatas kebijakan jangka pendek, seperti penurunan BI rate atau kebijakan moneter lainnya yang hanya bisa dirasakan dalam jangka pendek, tetapi pemerintah bisa mengoptimalkan kebijakan fiskal dan meningkatkan akselerasi penyelesaian perundang-undangan menyangkut kemudahan berinvestasi karena menyangkut beberapa faktor yang harus diwaspadai pada tahun 2007 agar target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen bisa tercapai, yakni harga minyak, inflasi dalam negeri, BI Rate, Fed Rate, pengeluaran pemerintah, dan investasi swasta. Pertumbuhan 6,3 persen memakai asumsi bahwa perekonomian global tumbuh sehat, harga minyak stabil, dan Fed Rate stabil atau turun sehingga ekspor tetap bisa tumbuh, bunga kredit turun, dan daya beli pulih. Memang sejak awal tahun 2007, kalangan usaha mulai menanti kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelaku ekonomi, terutama menyangkut kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis dan investasi diberbagai sektor. Hasilnya pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target diatas 6 % pada tahun 2007. 7 Kebijakan itu diantaranya menyangkut kebijakan moneter, pemerintah telah menurunkan suku bunga di BI agar pelaku bisnis bisa leluasa melakukan usahanya. Selain itu pemerintah dengan DPR berusaha menyelesaikan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dimana didalamnya menyangkut kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta paket UU Investasi yang terdiri dari revisi UU Perpajakan, revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Investasi.Semua kebijakan yang sedang dan telah diputuskan oleh Pemerintah itu dari mulai Januari sampai dengan Mei 2007, belum menunjukkan perubahan optimal terhadap perekonomian nasional. Nilai inflasi tetap tinggi sebesar 6,29 persen, perkembangan investasi belum terlihat berubah dan gagasan KEK masih berputar diwilayah kepentingan politik.Namun karena konsumsi masyarakat meningkat dan didukung oleh daya beli tinggi, pertumbuhan ekonomi tetap berkembang, hal ini ditandai dengan mulai maraknya sektor perdagangan ritel diberbagai pelosok daerah di Indonesia.
Selain itu menjamurnya bisnis telekomunikasi dengan produk beraneka ragam telah menggerakkan sektor lainnya terutama menyangkut infrastruktur. Bidang konstruksi tetap berkembang, pembangunan perumahan, apartemen, hotel dan properti lainnya diuntungkan oleh menurunnya suku bunga atau BI rate. Sektor Perbankan tentu saja membaik dengan dikuti oleh pertumbuhan sektor kredit konsumsi dalam bentuk modal kerja.Tingginya permintaan (demand) masyarakat pada tahun 2007 harus diimbangi dengan penawaran (supply). Bidang manufaktur diharapkan mampu merespon gejala ini dengan meningkatkan produksinya. Namun beban berat biaya produksi mengharuskan adanya pengurangan tenaga kerja agar kondisi perusahaan bisa tetap stabil. Akibatnya, pengangguran pada tahun 2007 masih tetap mengalami peningkatan, disinilah peran pemerintah dalam mengendalikan sektor manufaktur sangat diperlukan oleh para pelaku ekonomi di bidang ini. Dalam hal ini BI dapat menilai momentum ekonomi untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga, selain itu yang paling penting juga pemerintah bisa mengajak sektor investasi untuk menambah geliat ekonomi dalam negeri.
Namun yang perlu menjadi perhatian, pengendalian suku bunga atau BI rate harus mendorong sektor perbankan menurunkan suku bunga kredit konsumsi masyarakat, karena dengan begitu sektor riil akan bergerak perlahan. Kemajuan sektor riil ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kerangka makro ekonomi memang tidak ada batasan untuk menilai apakah kemajuan itu disebabkan oleh sektor riil atau sektor moneter, karena yang terpenting pertumbuhan ekonomi meningkat, asumsi ini masih mengundang perdebatan. Karena ada kecenderungan merugikan salah satu pihak. Sebaiknya ada keseimbangan dalam melihat kemajuan ekonomi, karena pelaku ekonomi tidak hanya kelas usaha besar atau sektoral tetapi ada juga usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk mendorong keseimbangan itu perlu digerakkan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan semua masyarakat.Peran pemerintah dan perbankan dalam mengelola dan menyalurkan kredit kepada UKM di tahun 2007 cukup tinggi, hal ini didukung oleh kinerja UKM yang baik dan resiko penyaluran kredit tidak tinggi. Pemerintah juga melalui Menteri UKM telah membuat kebijakan untuk memberdayakan pelaku ekonomi UKM dengan membuat paket kredit berkala, peluang ini harus diambil oleh pihak yang bergerak disektor riil.
BAB III
PENUTUP
Seperti kita tahu, negara kita masih banyak memiliki keterbatasan dalam hal keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Di samping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.
Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabea-an, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan.
Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap. Dengan demikian, perlu dicatat sekurang-kurangnya terdapat delapan langkah atau syarat yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 ini.
1. Pngeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Implementasi pembangunan infrastruktur bidang energi dan transportasi serta restrukturisasi mesin-mesin tesktil.
3. Peningkatan ekspor nonmigas.
4. Tidak naiknya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah.
5. Kelancaran distribusi terutama barang-barang kebutuhan pokok.
6. Peningkatan investasi dan kapasitas produksi sektor riil.
Keenam langkah ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah selaku otoritas fiskal dan sektor riil. Adapun dua agenda lainnya ialah menjaga kestabilan makroekonomi terutama inflasi dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kedua agenda ini merupakan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dan perbankan.
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
1. BI: Perekonomian Tahun 2007 Bertambah Baik dengan 8 Syarat. KOMPAS. Jakarta. 2007
2. Proyeksi Bank Dunia “pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 sebesar 6,3 persen dan 6,5 persen pada 2008”. ANTARA News. Jakarta, 11 april 2007
3. www. investorindonesia. com, 12/11/2007, 17:08:06 WIB 4). BPS Provinsi Kalimantan Tengah
4. “Pemerintah Janji Entaskan 1,5 juta Pengangguran”. CyberNews. Yogyakarta
5. www. Metrotvnews.com
6. Seputar-Indonesia,16 Juli 2007. INFLASI INVESTASI SUKU BUNGA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar